Author: Admin

WALI KOTA MALANG PANTAU UNBK DI SMPN 1

Semua Sekolah Siap Laksanakan UNBK Tahun 2017

Senin, 9 Mei 2016, hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Muhammad Anton melakukan monitoring di SMN 1 Malang bersama Cipto Wiyono Sekretaris Daerah, Zubaidah Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang dan pihak Telkom dan PLN.

Selama kunjungan Abah Anton panggilan akrab Wali Kota terkesan dengan pelaksanaan UNBK setelah melihat langsung pelaksanan UNBK dan berdialog dengan siswa.

“Yang pasti, UNBK lebih efektif dan efisien, selain tingkat integritasnya lebih baik dibandingkan UN berbasis kertas”, ucapnya kepada wartawan.

Ke depan, tambahnya, semua sekolah di Kota Malang mencanangkan untuk melakukan UNBK. Tidak mesti melalui pengadaan komputer secara besar-besaran, tetapi bisa dengan cara resource sharing. Peserta UN SMP/MTS bisa menggunakan infrastruktur milik SMA/MA atau SMK, karena waktu pelaksanaan ujian berbeda.

Sementara itu Lilik Ermawati Kepala SMPN 1 Malang mengatakan tahun ini merupakan pelaksanaan UNBK yang pertama di sekolah yang mendapat predikat Green School se Kota Malang. Di Kota Malang baru ada tujuh SMP sederajat yang melaksanakan UNBK.

“Tahun ini ada tujuh sekolah/madrasah di Kota Malang yang melaksanakan UNBK, yaitu SMPN 1, 3, 5, MTSN 1, SMP Wesly, SMP Bina Bangsa dan SMP Karis. Tiga sekolah terakhir merupakan sekolah swasta”, ucapnya ketika menerima anggota BSNP yang melakukan pemantauan UNBK di sekolah ini.

 Alhamdulillah, tahun lalu, tambah Lilik, SMPN 1 mendapat anugerah Piagam Sekolah Berintegritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga tahun ini tingkat integritasnya lebih baik.  (BS)

HARI PERTAMA UN, SOAL BAHASA INDONESIA ADA OPSI JAWABAN YANG SAMA

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP sederajat pada hari pertama, Senin, 9 Mei 2016, secara umum berjalan lancar, baik UN Berbasis Kertas maupun UN Berbasis Komputer. Khusus UNBK, pagi ini ada perubahan aplikasi, namun bisa diatasi, meskipun sebagian sekolah mengalami sedikit keterlambatan.

Terkait dengan soal ujian, yaitu Bahasa Indonesia, ada soal yang memiliki opsi jawaban yang sama. Di SMPN 1 Malang, sebagaimana disampaikan Lili Ermawati Kepala Sekolah kepada anggota BSNP, ada tujuh klien yang mengalami soal dengan opsi jawaban yang sama.

“Di salah satu ruang UNBK, ada tujuh anak yang mengaku mendapatkan soal Bahasa Indonesia dengan opsi jawaban yang sama”, ucap Lili menirukan laporan dari proktor sekolah.

Masalah opsi jawaban yang sama juga dilaporkan anggota BSNP yang melakukan pemantauan di provinsi lain. Di Solo Jawa Tengah, misalnya, Nanang Arif Guntoro anggota BSNP juga menemukan masalah serupa.

“Di SMP Bintang Laut Solo, ada opsi jawaban soal yang sama”, ungkapnya melalui pesan singkat di media sosial.

Erika B. Laconi anggota BSNP yang bertugas di Sumatera Selatan juga melaporkan hal yang sama.

Dalam hal ini, BSNP akan menyampaikan temuan ini ke Puspendik untuk ditindaklanjuti. Salah satu prinsip yang harus dipegang adalah prinsip keadilan (fairness) sehingga tidak ada siswa yang dirugikan.

Di provinsi lain yang menjadi sasaran pemantauan BSNP, tidak ada masalah dengan soal. Dari Medan, Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP melaporkan soal Bahasa Indonesia tidak ada masalah.

“Yang menarik, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa tidak ada yang complaint mengenai cakupan dan kedalaman soal. Semuanya sudah dibahas di kelas. Intinya siswa harus belajar”, tulisnya melalui pesan singkat seusai melakukan pemantauan di SMPN 2 Medan.

Semoga pada hari berikutnya, UN SMP sederajat berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala yang berarti. Amin. (BS)

PENGUMUMAN KELULUSAN SMA/MA DAN SMK

Tidak Saatnya Corat Coret atau Konvoi

Hari ini, Sabtu, 7 Mei 2016, berdasarkan POS Ujian Nasional (UN) yang ditetapkan BSNP, adalah waktu pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan jenjang SMA/MA dan SMK sederajat.

Pengumuman kelulusan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan melalui rapat dewan guru. Semoga peserta didik kita tetap menjaga norma, etika, dan akhlak mulai dalam mengekspresikan rasa gembira mereka.

Sebagai pendidik, kita perlu mengantisipasi kebiasaan tidak baik di kalangan pelajar, yaitu merayakan kelulusan dengan corat coret baju seragam atau konvoi sepeda motor di jalan.

Bagaimana caranya? Pihak sekolah bisa meminta siswa untuk berpakain adat di seluruh Indonesia. Selain sebagai bentuk menanamkan cinta kekayaan budaya Indonesia, bisa dipastikan para pelajar tidak akan mencorat-coret pakaian adat untuk merayakan pengumuman. Dengan pakaian adat juga, para pelajar sulit melakukan konvoi sepeda motor di jalan raya.

Ingat, corat-coret seragam sekolah atau konvoi sepeda motor di jalan raya itu bukan sikap yang terpuji. Tetapi merupakan  sikap yang tercela dan membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Sebagai anak yang terpelajar, ungkapan kelulusan dapat diekspresikan dengan rasa syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada guru.

Ucapkan “alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang telah saya pelajari bermanfaat di dunia dan akhirat”.

Selanjutnya, kirimkan pesan singkat kepada gurumu.”Terimakasih Bapak/Ibu guru yang telah mendidik dan membina ananda dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak/Ibu guru dengan pahala yang berlipat ganda. Doakan ananda  semoga ilmu yang Bapak/Ibu ajarkan bermanfaat”.

Selamat kepada putra putri Indonesia yang telah berprestasi dengan integritas tinggi. Semoga sukses selalu dalam meniti karir atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Amin. (BS)

BSNP AKAN MEMANTAU PELAKSANAAN UN SMP SEDERAJAT DI 11 PROVINSI

Rapat pleno BSNP tanggal 3 Mei 2016 telah memutuskan bahwa anggota BSNP akan melakukan pemantauan Ujian Nasional (UN) SMP sederajat di 11 provinsi, mulai sehari sebelum pelaksanaan UN.

Dua belas provinsi yang menjadi sasaran pemantauan adalah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali.

Sebagaimana ditetapkan dalam POS UN, pelaksanaan UN SMP sederajat berlangsung mulai tanggal 9-12 Mei 2016. Anggota BSNP akan berangkat ke daerah pada H-1 untuk mengecek kesiapan pelaksanaan ujian.

“Hari yang krusial justru menjelang pelaksanaan ujian, terutama terkait dengan kesiapan bahan UN dan sinkronisasi”, ucap T. Ramli Zakaria anggota BSNP sekaligus koordinator pelaksanaan UN dalam rapat pleno.

Jika ada masalah, tambahnya, hendaknya dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan ujian, sehingga tidak ada peserta didik yang dirugikan.

Sasaran pemantauan adalah sekolah/madrasah pelaksana UN, baik ujian berbasis kertas maupun komputer, negeri maupun swasta. Selain itu, sasaran pemantauan adalah Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket B/Wustha.  Untuk maksud tersebut, BSNP menyiapkan instrumen pemantauan yang disusun berdasarkan POS UN.

POSKO UN BSNP

Selain melakukan pemantauan UN di provinsi, BSNP juga membuka Posko UN mulai tanggal 7 sampai dengan 13 Mei 2016, untuk menampung pengaduan, keluhan, dan masukan dari publik.

“Posko UN BSNP dibuka H-2 sampai dengan H+1 dari pelaksanan UN SMP sederajat, mulai pukul 08.00-16.00 setiap hari”, ucap anggota BSNP kepada tim sekretariat yang akan bertugas di Posko.

Jadwal ini, tambahnya, sesuai dengan hasil rapat koordinasi Posko UN yang dilaksanakan BKLM Kemdikbud pada minggu yang lalu. Selain di BSNP, Posko UN juga ada di Puspendik, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Balitbang, dan Biro Kerjasama dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemdikbud.

Setiap hari, pada pukul 11.00,  petugas di masing-masing Posko akan memberikan laporan ke BKLM. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi pada pukul  12.00 dan hasilnya disampaikan kepada Menteri pada pukul 13.00.

Yang perlu diperhatikan oleh petugas Posko adalah kecepatan memberikan informasi yang akurat kepada publik baik melalui telepon, email, ataupun media sosial. (BS)

KABALITBANG BERIKAN APRESIASI DAN SERAHKAN HASIL UN SMA SEDERAJAT KE PROVINSI

Bertempat di ruang sidang Gedung E Lantai 2, Totok Suprayitno Kepala Balitbang Kemdikbud menyerahkan hasil Ujian Nasional SMA sederajat kepada Dinas Pendidikan Provinsi, pada hari Selasa (3/5/2016).

Turut hadir dalam acara ini Ketua BSNP, Inspektur Jenderal Kemdikbud, Sekretaris Balitbang, Kepala Puspendik, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau yang mewakili.

Penyerahan hasil UN secara simbolik diberikan oleh Kepala Balitbang kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Sulawesi Barat, dan Maluku, didampingi oleh Ketua BSNP, Irjen, dan Sesbalitbang.

Sesuai dengan POS UN tahun 2016, pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2016.

Sebelum ini, tepatnya tanggal 28 April 2016 Anies Baswedan Mendikbud telah menyerahkan hasil UN SMA sederajat kepada Panitia SNMPTN di Bandung. Penyerahan hasil UN ini lebih cepat dari tanggal yang dijadwalkan, 2 Mei 2016. Dengan demikian pemanfaatan hasil UN dalam proses penerimaan mahasiswa baru bisa lebih cepat dilakukan.

Menurut Totok Suprayitno Kepala Balitbang pemanfaatan hasil UN dalam proses seleksi mahasiswa baru menjadi kewenangan masing-masing perguruan tinggi. Namun demikian, tekad PTN memanfaatkan hasil UN ini merupakan apresiasi terhadap kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UN.

“Kita berikan apresiasi kepada tim UN yang notabene sebagai ‘tim senyap’ yaitu tim yang bekerja secara all out tanpa dipublikasikan media”, ucap Totok seraya menambahkan banyak pihak yang memberikan apresiasi kepada Kemdikbud atas pelaksanaan UN tahun 2016, termasuk apresiasi dari anggota Komisi X DPR-RI.

Adanya apresiasi dari berbagai pihak ini, menurut Irjen Kemdikbud karena dalam pelaksanaan UN selalu ada manajemen pengendalian resiko terhadap permasalahan yang muncul selama pelaksanaan UN.

“Kesuksesan ini tidak lepas dari kerjasama dan koordinasi antar unit kerja, yaitu Balitbang, BSNP, Itjen, Puspendik, Pustekkom, dan Direktorat terkait”, ucap Daryanto Irjen Kemdikbud seraya menyebutkan peran Posko UN sangat penting.

Yang lebih penting lagi, tambah Irjen adalah keseriusan dalam penangan masalah secara profesional. Bahkan Menteri pun ikut turun tangan menangani masalah.

“Oleh karena itu, mari kerjasama yang sudah kita bangun dengan baik selama ini kita teruskan”, ucap Daryanto yang siang itu memakai pakaian adat Bali.

Sementara itu Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP dalam sambutannya menekankan pentingnya perencanaan ke depan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UN. Zainal juga menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan UN.

“Zaman sekarang ini adalah zamannya indeks integritas, bukan hanya nilai yang tinggi. Namun bukan berarti kita tidak memperhatikan pentingnya prestasi akademik”, ucapnya.

Dengan adanya indeks integritas, hasil UN bisa menjadi faktor pengoreksi terhadap nilai sekolah dalam seleksi mahasiswa baru di perguruan tinggi.

BAHAN UN SMP Sederajat

Berdasarkan laporan dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, sampai hari ini bahan UN SMP sederajat sudah sampai di titik simpan di kabupaten/kota.

TANYA JAWAB

Sebelum proses penyerahan hasil UN, pada kesempatan tersebut juga dilakukan tanya jawab. Diantara isu yang muncul adalah adanya perbedaan petunjuk teknis pengisian blanko ijazah antara ijazah SD/MI dan petunjuk teknis pengisian blanko ijazah SMP dan SMA sederajat, sebagaimana disampaikan Dinas Pendidikan Kepulauan Riau.

“Di POS UN nilai yang dicantumkan sampai semester 5, sedangkan di Juknis dari Balitbang, nilai yang dicantumkan mulai semester 1 sampai semester 6”, ucapnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua BSNP meminta anggota BSNP yang turut hadir dalam acara ini untuk memberikan penjelasan.

“Tidak ada perbedaan antara POS UN dan Juknis Pengisian Blanko Ijazah. Yang tertulis dalam POS, nilai sampai semester 5 itu adalah sebagai syarat kelayakan mengikuti UN. Sedangkan nilai yang ditulis di dalam ijazah meliputi nilai 6 semester sebagai bukti ketuntasa belajar”, ucap anggota BSNP.

Sementara Dinas Pendidikan Papua menanyakan adanya perbedaan kunci jawaban UN Kompetensi Keahlian bagi siswa SMK. (BS)

KULIAH UMUM PENDIDIKAN SAINS

Professor Bruce Alberts: Belajar Sains, Kenapa Takut?

Generasi masa depan harus menguasai sains dan teknologi. Untuk itu mereka harus memiliki kreativitas, rasionalitas, keterbukaan, dan toleransi sebagai karakteristik pola pikir ilmiah. Sains merupakan keperluan setiap individu dan pola pikir ilmiah menjadi sebuah kebutuhan. Dengan memiliki pola pikir ilmiah, generasi muda kita akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah ketika mereka bekerja di berbagai sektor.

Demikian pesan penting dari Professor Bruce Alberts Utusan Khusus Amerika Serikat  Bidang Sains untuk Indonesia dan Pakistan dalam acara Kuliah Umum Pendidikan Sains di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa, 29 Maret 2016. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan AIPI, USAID, ACDP Indonesia dan Inovasi. Turut hadir dalam acara ini adalah seluruh anggota BSNP, para pemangku kepentingan bidang pendidikan, diantaranya  guru, pengawas, para pejabat dari LPMP, Dinas Pendidikan, dan Direktorat terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagaimana sains seharusnya diajarkan di sekolah?

Menurut Alberts, active learning merupakan cara yang tepat untuk dilakukan dalam menumbuhkan budaya ilmiah di sekolah. Mengajarkan sains bukan sekedar mengajarkan ejaan, menghapal, dan mengingat angka-angka atau fakta.

“Kita tidak ingin anak-anak kita takut pada sians. Kita ingin mengajarkan Sains kepada anak-anak kita dengan cara yang benar, tidak hanya sekedar menghafal ejaan atau formula tertentu”, ucap guru besar bidang Biosel dari University of California, San Francisco tersebut.

Terkait dengan peran guru, Alberts berpandangan pentingnya pemberdayaan guru sebagai aktor pendidikan. Sebab sebaik apapun muatan sebuah kurikulum dan fasilitas pendidikan, jika gurunya tidak kompeten, tujuan pendidikan sulit dicapai.

Dalam konteks inilah, tambahnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memberdayakan dan memberi penguatan kepada guru dalam pembelajaran sains.  Melalui pemberdayaan guru akan terjadi proses perbaikan yang berkelanjutan dan sikap percaya diri (self confidence) dalam menjadikan sains sebagai budaya ilmiah di sekolah.

Sementara itu Totok Supriyatno Kepala Balitbang dalam kapasitasnya sebagai ketua pelaksana menyampaikan bahwa melalui seminar ini diharapkan dapat menginspirasi para pelaku pendidikan terkait dengan implementasi Kurikulum 2013.

“Salah satu ciri K-13 adalah pendekatan saintifik. Oleh karena itu momentun pelaksanaan seminar ini sangat relevan dan tepat dengan semangat K-13”, ucap Totok yang pagi itu memakai pakaian adat khas Ponorogo. Dalam konteks sistem pendidikan nasional, tambah Totok, keberadaan standar pendidikan sains di sekolah menjadi penting untuk dijadikan acuan bagi guru-guru dalam menerapkan kurikulum.

Prof Sangkot Marzuki Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)  dalam sambutannya mengatakan saat ini AIPI tengah berusaha untuk meningkatkan ekosistem sains dan teknologi di Indonesia.

“Inti scientific culture of excellence   adalah menjadikan sains sebagai pola pikir bangsa”, ucapnya seraya menambahkan sains merupakan awal dari sebuah inovasi.

ANIES BASWEDAN:  Mari Kita Tumbuhkan Tradisi Ilmiah

Ilmu pengetahuan menjadi kunci dalam menentukan arah perjalanan sebuah bangsa dan institusi lainnya. Untuk menyiapka anak-anak menjadi saintis diperlukan guru dan sumber belajar. Lebih penting lagi, sains sebagai character building. Artinya, belajar sains bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan tetapi sebagai pembentukan karakter bangsa.

Demikian catatan penting dari kuliah umum tentang pendidikan sains yang dilaksanakan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan AIPI, USAID, ACDP Indonesia dan Inovasi, pada hari Selasa (29/3/16) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembicara utama dalam acara ini adalah Dr. Bruce Alberts  Utusan Khusus Amerika Serikat Bidang Sains untuk Indonesia dan Pakistan.

Sementara itu, Anies Baswedan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam sambutannya menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai kekuatan penentu masa depan bangsa. Ilmu pengetahuan menjadi kunci dalam menentukan arah perjalanan sebuah bangsa dan institusi lainnya.

“Sains tidak hanya sebagai hulu inovasi, tetapi juga sebagai kebutuhan dalam kehidupan. Karakter dan semangat dalam sains itu ibarat “ramai-ramai mencari barang hilang. Begitu ketemu semua merasa senang”, ucap mantan Rektor Paramadina tersebut.

Berpikir Ilmiah

Menurut Anies Kebiasaan berpikir ilmiah memiliki dampak bukan hanya untuk meraih kebahagiaan tetap juga mencapai kesejahteraan dan keadilan.  Pendidikan sains harus mampu menumbuhkan pola pikir kritis dan inovatif yang tidak hanya diukur melalui kejuaraan olimpiade sains.

“Pendidikan sains bukan hanya membangun scientific knowledge tapi juga membangun scientific process and procedure“, ucap Anies.

Anies juga berharap generasi muda untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan bangsa. Pendidikan tidak pernah lepas dari permasalahan dan tantangan. Sebab ketika sebuah permasalahan dan tantangan diatasi, muncul permasalahan dan tantangan lain. Salah satu permasalahan yang sedang kita atasi adalah melakukan transformasi kurikulum, termasuk pelatihan bagi para instruktur nasional dan guru-guru.

“Membuat satu sekolah hebat itu sangat memingkinkan. Tetapi membuat semua sekolah hebat masih misterius”, ucapnya seraya menceritakan pengalamannya ketika melakukan  kunjungan ke kelas inspirasi di sebuah sekolah di Jakarta.

Lebih lanjut Anies melontarkan pertanyaan kritis, “Bisakah teknologi menggantikan guru”?

Jika pertanyaan ini ditujukan kepada para guru, tambah Anies, pasti mereka akan menjawab “Tidak bisa”. Nah, justru pertanyaannya yang perlu dibah, “Guru seperti apa yang bisa digantikan dengan teknologi dan guru seperti apa yang tidak bisa digantikan dengan teknologi”?

“Guru yang memiliki jiwa pendidik, pola pikir kreatif dan kritis, tidak bisa digantikan dengan eknologi. Hanya guru yang tergantung kepada paparan power point dan laptop yang bisa digantikan dengan teknologi”, ucap Anies mengakhiri sambutannya. (BS)

PTN TERIMA HASIL UN

Peningkatan Mutu dan Kredibilitas UN Terus Dilakukan

Kamis, 28 April 2016, Kota Bandung menjadi saksi  sejarah dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2016 dengan diserahkannya hasil Ujian Nasional (UN) SMA sederajat kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk digunakan dalam penerimaan mahasiswa baru, baik melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN.

Acara penyerahan dilakukan langsung oleh Anies Baswedan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Ketua Panitia SNMPTN Rochmat Wahab Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, didampingi oleh  Dirjen Belmawa Kemenristekdikti, Sekretaris Jenderal, Dirjen Dikdasmen, Kepala Balitbang, Irjen, Kepala Puspendik Kemdikbud, Ketua BSNP,  Rektor ITB, UPI, dan UNPAD.

“Alhamdulillah, acara serah terima berjalan lancar. Terimakasih atas kerja sama semua teman-teman BSNP, terutama tim UN”, ungkap Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP meluahkan rasa syukurnya melalui pesan singkat  group WA BSNP.

Lebih lanjut, Ucok panggilan Zainal A. Hasibuan, menambahkan dengan adanya penyerahan hasil UN ini kredibilitas dan pengakuan masyarakat terhadap hasil UN semakin menguat. Demikian juga perhatian perguruan tinggi terhadap hasil UN juga meningkat.

Dengan mengutip pernyataan Rektor ITB, Ucok mengatakan bahwa ITB sudah menggunakan hasil UN  sebagai bentuk akuntabilitas  kepada publik. Sementara menurut Rektor UNY fungsi hasil UN adalah sebagai correcting factor dan memperkaya pertimbangan terhadap nilai rapor dari masing-masing satuan pendidikan.

Isu Kebocoran Soal Menjadi Usang

“Saya betul-betul bersyukur, sebab UN dianggap semakin kredibel dan akseptabel, sehingga isu kebocoran soal atau kunci jawaban menjadi usang dan tidak menarik perhatian masyarakat”, ucap Ucok seraya mengucapkan alhamdulillah dan terimakasih beberapa kali sebagai ekspresi rasa syukurnya terhadap kerja keras semua pihak yang terlibat selama ini.

Terkait dengan pertanyaan wartawan terkait masalah kebocoran soal dan kunci jawaban, dengan mengutip pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ucok mengatakan bahwa perlu dibedakan antara kriminalisasi UN dan substansinya.

“Kita tidak mungkin menghilangkan kejahatan di muka bumi ini, termasuk kejahatan dalam pelaksanaan UN dengan membocorkan soal atau kunci jawaban. Dengan adanya indeks integritas dan dipakainya hasil UN dalam proses seleksi mahasiswa baru, isu kriminalisasi UN sekarang ini sudah usang. Oleh karena itu mulai saat ini  kita akan  lebih fokus kepada perbaikan pelaksanaan UN ke depan”, ungkap Menteri sebagaimana ditirukan Ketua BSNP via telepon kepada penulis.

Terkait dengan substansi UN, tambah Menteri, harus mendapat perhatian lebih banyak untuk perbaikan pelaksanaan UN pada masa mendatang. Perbaikan harus dilakukan mulai dari hulu sampai ke hilir.  Pada tingkat hulu, kualitas soal dan proses penulisan soal menjadi penting untuk selalu ditingkatkan, termasuk meningkatkan soal yang bersifat Higher Order Thinking (HOT).

Terobosan UN

Dalam forum ini juga dibahas beberapa terobosan yang  telah dilakukan oleh BSNP sebagai penyelenggara UN dan Balitbang Kemdikbud sebagai pelaksana UN.

Menurut Ucok diantara terobosan yang dirasakan dalam pelaksanaan UN 2016 dan perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang adalah perluasan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), pembentukan testing center di daerah, pelaksanaan UN yang lebih dari satu kali, dan rencana pelaksanaan skoring menggunakan metode yang modern, yaitu dengan Item Response Theory (IRT).

“Peran BSNP menjadi sangat penting sebagai penyelenggara UN untuk melakukan terobosan-terobosan ini,  supaya hasil UN lebih kredibel, akseptabel, dan akuntabel”, ucap Ucok.

Tindak Lanjut

Lebih lanjut, Ketua BSNP mengingatkan ada hal yang perlu ditindaklanjuti BSNP sesuai dengan pesan Kepala Puspendik, terkait dengan pemanfaatan hasil UN bagi siswa yang mengikuti UN Perbaikan.

“Perlu dibuat surat edaran dari BSNP tentang pemanfaatan hasil UN bagi siswa yang mengikuti UN Utama dan UN Perbaikan. Dalam hal ini, nilai yang digunakan adalah nilai yang terbaik. Dengan demikian tidak ada peserta UN yang dirugikan oleh pengguna”, ucap Ucok menirukan pesan Kepala Puspendik seraya menambahkan edaran ini idealnya dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya. (BS)

PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN SMA/MA KELOMPOK PEMINATAN

198 Buku Lolos dan 25 Tidak Lolos Penilaian

Buku teks pelajaran yang berkualitas tidak bisa dihasilkan tanpa komitmen, kerjasama dan kerja keras dari penulis, editor, tim pengembang, tim pendamping, penerbit dan pihak lain yang terkait. Dalam konteks ini, buku teks pelajaran kelompok peminatan yang sudah direvisi atau diperbaiki penulis dan penerbit, perlu direview kembali oleh tim. Tujuannya adalah untuk memeriksa kesesuaian dengan Kurikulum 2013 yang disempurnakan.

Demikian catatan penting dari kegiatan rapat kerja review dan revisi buku teks pelajaran SMA/MA Kelompok Peminatan berdasarkan perbaikan Kurikulum 2013, di Bogor, 20-22 April 2016. Kegiatan ini dilaksanakan Puskurbuk bekerjasama dengan BSNP. Hadir dalam kegiatan ini adalah anggota BSNP, tim Puskurbuk, tim pengembang dari berbagai perguruan tinggi/lembaga, tim psikometri, tim pendamping, dan para penulis serta editor dari penerbit. Rapat kerja ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada tanggal 13 Februari 2016 di Puskurbuk

“Tim pengembang akan memeriksa hasil revisi atau perbaikan yang dilakukan penulis dan editor dari masing-masing penerbit selama kurang lebih dua bulan setelah pertemuan di Puskurbuk”, ucap Bambang Suryadi anggota BSNP seraya menjelaskan  prinsip-prinsip penilaian buku teks pelajaran yang berorientasi kepada “zero error”.

Pada kesempatan tersebut, BSNP juga menjelaskan semangat dan muatan yang ada di dalam Permendikbud No 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan. Aspek yang penting dalam Permendikbud ini adalah semangat untuk membangun komunikasi dan interaksi antar pengguna dengan penulis, editor, konsultan, penilai, reviewer, dan penerbit.

Sementara itu, dari tim psikometri, Saifuddin menjelaskan teknis penilaian dan indikator dalam instrumen penilaian buku teks pelajaran.

Hasil Penilaian

Hasil penilaian buku teks pelajaran tersebut disampaikan dalam rapat pleno BSNP tanggal 26 April 2016. Setelah memperhatikan catatan dari tim pengembang dan mengacu kepada Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian buku teks pelajaran, BSNP  menetapkan sebanyak 198 buku dinyatakan lolos dan sebanyak  25 buku tidak lolos.

Rapat pleno juga memutuskan pada cover buku teks pelajaran perlu ditulis “Edisi Revisi”, sedangkan pada kata  pengantar ditulis  “Edisi Revisi Berdasarkan Perbaikan Kurikulum 2013”. Penulisan ini dimaksudkan untuk membedakan buku yang sudah direvisi dan yang belum direvisi. Dengan demikian para pengguna buku teks dapat dengan mudah membedakan antara kedua buku tersebut.

Selanjutnya, BSNP akan merekomendasikan hasil penilaian buku teks tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang layak digunakan di satuan pendidikan. (BS)

SERBA SERBI PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PROGRAM PAKET C TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Jakarta–Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya melakukan perbaikan Pendidikan Kesetaraan, baik untuk mutu maupun dalam pelaksanaan pada saat Ujian Nasional Program Paket, yaitu pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SMP/MTs/SMPTK, SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK/MAK mencakup Program Paket B/Wustha dan Program Paket C.

Para peserta UN Program Paket adalah siswa yang terdaftar pada PKBM, SKB, Pondok Pesantren penyelenggara program Wustha, atau kelompok belajar sejenis yang memiliki izin dan memiliki laporan hasil belajar lengkap.

Peserta UNPK di luar negeri kebanyakan adalah para tenaga kerja yang tengah bekerja di luar negeri. Khusus untuk para penyumbang devisa ini diberikan dispensasi melaksanakan UN pada hari libur agar tidak mengganggu hari kerja atau menghindari kasus tidak mendapatkan ijin dari majikan tempat bekerja.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh anggota BSNP, banyak ditemui hal-hal yang cukup menarik perhatian di lapangan. Hal tersebut nantinya akan menjadi masukan atau pertimbangan dalam menyusun kebijakan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan UN ke depannya.

Seperti hasil pemantauan Kiki Yuliati, salah seorang anggota BSNP untuk periode 2014-2018, di Provinsi Lampung. Anggota BSNP yang berasal dari Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan ini mendapati salah satu peserta UN Program Paket C membawa seorang puterinya ke dalam ruang ujian. Di dalam POS memang tidak diatur secara khusus untuk kondisi yang demikian. Kiki mengatakan, “Bagaimana kita harus bikin POS nya? Susah kan? Ibu ini bilang “tak ada yang bisa jaga anaknya sementara dia harus UN untuk pekerjaannya agar bs menghidupi anak” “.

Dan ada pula seorang Ibu yang membawa balita dan membiarkan si balita tertidur pulas sementara Ibunya mengerjakan soal-soal Ujian Nasional.

Perjuangan dan semangat yang luar biasa, menempuh UN di usia yang rata-rata sudah tidak muda lagi untuk mendapatkan ijazah yang setara dengan SMA untuk memperbaiki pekerjaan mereka, untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Laporan dari Solo, Provinsi Jawa Tengah diberikan oleh Khomsiyah (anggota BSNP), UNPK diikuti oleh Kelompok Belajar, yang pesertanya cukup banyak dengan rentang usia antara 15 s.d. 17 tahun (seperti sekolah formal). Alasan mengikuti pendidikan non formal (Kelompok Belajar) karena biayanya sangat murah dan ada keahlian khusus keperawatan. Ahli akuntan yang berasal dari Universitas Trisakti tersebut menambahkan bahwa di Solo terdapat peserta UNPK dengan kebutuhan khusus, ada 3 (tiga) peserta. Mereka didampingi oleh pendamping dari PKBM dan 1 (satu) orang Pengawas.

Ada yang menarik dari pelaksanaan UN Program Paket C tahun ini bahwa tidak semua kisah peserta UN Program Paket C memiliki sisi “kelam”, karena di sisi lain banyak pula peserta yang berasal dari Home Schoolling dan Kelompok Belajar. Hal ini menunjukkan bahwa UN Program Paket C semakin menarik minat dan diakui oleh masyarakat.

Titi Savitri, seorang anggota BSNP yang berasal dari UGM Yogyakarta melaporkan dari Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa pelaksanaan UNPK memang belum tertib atau peraturan lebih longgar dimana seorang peserta dipebolehkan membawa anaknya ke dalam ruang ujian (seperti kejadian di Lampung).

Peserta Ujian Program Paket C di SMP 13 Makasar, tidak dipungut bayaran di PKBM tempat mereka belajar. Karena adanya subsidi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan adanya kebijakan pendidikan gratis.

VARIASI PELAKSANAAN UNBK: Lesehan dan Jarak antar Peserta Terlalu Dekat

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Antusiasme satuan pendidikan untuk melaksanakan UNBK tahun ini meningkat drastis dibanding tahun lalu.

Data dari Puspendik per 1 April 2016 menunjukan ada 4.381 satuan pendidikan pelaksana UNBK tahun 2016 untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK. Ada kenaikan 800 persen dibanding tahun lalu dengan jumlah 554 sekolah/madrasah.

Namun demikian teknis pelaksanaan ujian di lapangan, masih terdapat variasi di masing-masing wilayah dan/atau sekolah. Di SMKN 4 Padalarang Jawa Barat, misalnya, peserta UNBK mengikuti ujian dalam posisi lesehan (duduk di lantai) yang dilapisi karpet warna merah.

Menurut Zaki Suud anggota BSNP yang memantau di sekolah tersebut, memang sehari-hari laboratorium komputer diatur sedemikian rupa.

“Memang sehari-hari, kondisi laboratorium diatur seperti ini (lesehan) dan siswa lepas sepatu”, ungkap pihak sekolah sebagaimana dituturkan kembali oleh Zaki Suud.

Sementara itu, dari Lampung Kiki Yuliati melaporkan posisi tempat duduk antar peserta UNBK terlalu dekat. Meskipun soal untuk setiap peserta berdeda, pengaturan tempat duduk seperti ini kurang tepat. Sebab berpotensi bagi peserta ujian untuk saling berkomunikasi.

“Jarak antar peserta UNBK terlalu dekat. Ini terjadi di SMAN 2 Bandar Lampung”, tulis Kiki Yuliati melalui pesan singkat (WA) seraya menambahkan perlu pengaturan dalam POS UN terkait posisi tempat duduk peserta UNBK.

Namun demikian, beberapa sekolah sudah mengatur posisi tempat duduk dengan baik. Seperti di SMA Bina Bangsa Malang atau SMKN 4 Banjarmasin, sebagaimana dilaporkan Ipung Yuwono (Malang) dan Bambang Suryadi (Banjarmasin).

Di kedua sekolah tersebut, masing-masing siswa menempati kursi dan meja yang terpisah. Jarak antar peserta ujian juga tidak dekat. Dengan demikian, setiap peserta bisa fokus dan konsentrasi mengerjakan soal ujian.

Variasi lainnya adalah, pengawas ruang yang dilakukan secara silang. Di Provinsi DKI dan Kalsel misalnya, pengawas UNBK diatur secara silang. Sedangkan di tempat lain tidak silang. Memang di POS UNBK secara eksplisit  pengawas UNBK tidak diatur secara silang.

Masukan dari lapangan, sebaiknya pengawas diatur secara silang, sedangkan proktor dan teknisi tidak silang.

“Pengawasan secara silang bisa meningkatkan keseriusan peserta UN”, ungkap proktor di SMKN 4 Banjarmasin. (BS)

PKBM MELATI: Satu-Satunya PKBM Terakreditasi di Kota Banjarmasin

Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket C di Kota Banjarmasin dipusatkan di dua  tempat, yaitu SMAN 2 dan SMKN 1 di jalan Mulawarman.  UNPK dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan 7 April 2016, dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan diikuti 930 orang dari 15 PKBM dan satu pondok pesantren.

Dari 15 PKBM yang ada di Kota Banjarmasin, sampai berita ini ditulis, baru satu PKBM yang terakreditasi, yaitu PKBM Melati yang berlokasi di Banjar Timur.

“PKBM Melati merupakan satu-satunya PKBM yang terakreditasi di Kota Banjarmasin. Didirikan tahun 2007 dan baru terakreditasi oleh BAN PAUD PNF dengan status akreditasi C”, ungkap Hartini seraya menambahkan dari PKBM yang dikelolanya ada 83 orang peserta Program Paket C dan 33 orang peserta Program Paket B yanng  ikut ujian tahun ini.

Terkait dengan ujian satuan pendidikan kesetaraan, PKBM Melati telah melaksanakan pada bulan Februari 2016. Selain itu, juga ada ujian tingkat derajat kompetensi istilah untuk ujian semesteran pada pendidikan nonformal.

“Di PKBM Melati ada ujian tingkat satuan pendidikan dan ujian tingkat derajat kompetensi. Jika tidak, kami tidak boleh mendaftarkan peserta UNPK pada bulan Desember 2015. Adanya ujian inilah yang menjadi salah satu faktor diperolehnya akreditasi dari BAN PAUD PNF,” ucap Hartini.

Selain informasi dari pengelola PKBM, penulis juga melakukan cross check dengan peserta UNPK dan pihak Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terkait dengan pelaksanaan ujian satuan pendidikan kesetaraan.  Kedua belah pihak menyatakan bahwa di PKBM tersebut dilaksanakan ujian tingkat satuan pendidikan dan ujian tingkat derajat kompetensi.

“Ada ujian tingkat derajat kompetensi dan tingkat satuan pendidikan kesetaraan”, ungkap Aldhani pegawai Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang menangani pendidikan masyarakat. (BS)

UNPK DI BANJARMASIN: Kehadiran Peserta Tinggi, Namun Ketaatan Terhadap POS UN Masih Rendah

Banjarmasin–Pada hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket C di Kota Banjarmasin,  hampir seluruh peserta hadir. Dari 930 peserta hanya ada beberapa orang yang tidak hadir karena sakit.

Seperti tahun lalu, pelaksanaan UNPK Program Paket C di Kota Banjarmasin dipusatkan di dua tempat, yaitu  SMAN 2 dan SMKN 1 di jalan Mulawarman. Tahun ini ada  930 orang  peserta UNPK Progarm Paket C dari 15 PKBM dan satu pondok pesantren.

Di satu sisi kehadiran peserta cukup tinggi, namun di sisi lain, masih banyak ketentuan di dalam POS yang tidak ditaati.  Diantaranya adalah pengawas yang membiarkan peserta didik membawa telepon genggam ke dalam ruang ujian dan menempatkan tas di atas meja. Ada juga pengawas yang tidak menegur peserta yang bericara (ngobrol) dengan peserta lain. Bahkan pengawas sendiri ada yang menggunakan telepon genggam di ruang ujian.

Penulis sendiri menemukan tiga orang peserta di ruang 25 lantai satu SMKN 1, yang membawa telepon genggam di ruang ujian. Ketika ditanya, saat keluar dari ruang ujian, mengapa membawa telepon genggam, dengan enaknya peserta menjawab, “Saat di ruang ujian telepon dalam keadaan tidak aktif”.

Sementara di ruang 34, ada peserta yang bicara dengan peserta lain, tetapi dibiarkan oleh pengawas. Melihat kenyataan seperti ini, penulis memanggil pengawas ke luar ruang ujian dan mengingatkan untuk bersikap tegas dan menegur peserta yang ngobrol saat ujian.

Untuk meningkatkan kredibilitas pelaksanaan UNPK, masih banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari tingkat satuan pendidikan kesetaraan, pengelola, peserta, dan pembina di Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan Direktorat terkait. Ini tugas dan tantangan kita bersama. (BS)

UNBK 2016: SECURITY SYSTEM LEBIH HANDAL

Banjarmasin–SMKN 2 Banjarmasin  untuk kedua kalinya melaksanakan UNBK. Pada tahun 2016 ada 219 peserta UNBK yang dibagi menjadi enam ruang dengan 135 komputer. Dengan demikian UNBK bisa dilaksanakan dalam dua shift.

“SMKN 2 Banjarmasin ini merupakan satu-satunya sekolah yang melaksanakan UNBK dengan dua shift. Sekolah lain tiga shift dan selesai pada pukul 16.00”, ucap Dian Dicky Nugraha yang sudah dua tahun ini menjadi proktor UNBK.

Di tengah-tengah pemantauan UNBK, penulis mencoba menggali lebih dalam tentang perangkat yang dipakai dalam ujian dari proktor.

Menurut Dicky program yang dipakai tahun 2016 lebih kompleks dibandingkan UNBK tahun 2015.

“Pada tahun 2016 ini, program harus membaca hardware terlebih dahulu baru bisa membaca serial number. Tidak seperti tahun kemarin. Tetapi dengan cara seperti ini, security system UNBK lebih handal, meskipun memerlukan waktu lebih lama”, ucapnya seraya memberikan apresiasi kepada Puspendik yang telah memberikan pelatihan kepada para proktor. (BS)

USULAN DARI LAPANGAN: PENGAWAS UNBK PERLU DILAKUKAN SECARA SILANG

Banjarmasin–Berbeda dengan kebijakan UNBK tahun 2015, pada tahun 2016 ini ada tiga unsur yang berperan penting dalam pelaksanaan UNBK, yaitu pengawas, proktor, dan teknisi. Tahun kemarin tidak ada pengawas, hanya ada proktor dan teknisi saja.

Peran pengawas adalah melakukan hal-hal yang bersifat administratif, seperti mengecek kesesuaian foto kartu UNBK dengan peserta supaya tidak ada perjokian dan membacakan tata tertib ujian. Singkat kata, peran pengawas UNBK tidak jauh berbeda dengan pengawas UN Berbasis kertas.

Dalam POS UN, pengawas tidak diatur secara silang. Berbeda dengan UN berbasis kertas yang secara eksplisit diatur secara silang. Sementara proktor dan teknisi, memang tidak diatur secara silang, sebab peran dan tugas mereka berbeda dengan pengawas.

Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa provinsi yang mengatur pengawas UNBK secara silang, seperti Dinas Pendidikan DKI dan Kalimantan Selatan.

Dari hasil pemantauan penulis di Banjarmasin, ada usulan supaya pengawas UNBK diatur secara silang.

“Saya usul supaya pengawas diatur secara silang, supaya anak-anak serius dalam mengikuti ujian karena diawasi pihak eksternal (pengawas dari sekolah lain”, ucap Dian Rycky Nugraha proktor SMKN 2 Banjarmasin.

Sementara itu, proktor di SMKN 4 dengan nada serupa mengatakan bahwa pengawas silang memberi sugesti keada siswa.

“O…ada pengawas dari luar. Jadi anak-anak serius. Berbeda dengan jika diawasi guru dari sekolah sendiri”, ucapnya seraya menambahkan untuk proktor dan teknisi tidak perlu silang karena mereka yang familiar dengan kondisi laboratorium atau tempat ujian di sekolah. Dengan demikian, jika ada permasalahan, proktor dan teknisi bisa mengatasi dengan baik. (BS)

PLN KOTA BANJARMASIN DUKUNG PENUH UNBK DENGAN MENYEDIAKAN JENSET DI SEKOLAH

Banjarmasin–Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada hari pertama, Senin, 4/4/2016, berjalan lancar. Salah satu kunci utama adalah adanya supply daya listrik dari PLN sehingga tidak ada pemadaman listrik. Selain itu, sinkronisasi pada H-3 tidak ada masalah. Semua peserta UNBK hadir.

Dari hasil pengamatan penulis di SMKN 2 dan SMKN 4, Kota Banjarmasin, di setiap sekolah ada jenset dari PLN dan 3-4 orang petugas yang stand by selama UNBK berlangsung dari tanggal 4 sampai dengan 7 April 2016.

“Untuk SMKN 2, PLN menyediakan satu jenset besar dan tujuh jenset kecil”, ucap Kasmari seraya menambahkan untuk jenset besar disewa oleh PLN sedangkan jenset kecil milik PLN.

Sejak H-10, tambah Kasmari, PLN telah melakukan persiapan di jaringan dengan mengidentifikasi dan melakukan perbaikan pada titik-titik tertentu yang membuat listrik padam.

“Dari hasil pemeriksaan kami, ada belasan kabel  yang terurai karena tali layang-layang yang berpotensi membuat aliran listrik terganggu. Semuanya sudah diperbaiki sebelum UNBK. Meskipun pekerjaan ini merupakan pekerjaan rutin kami, namun menjelang UNBK, proses perbaikan kabel kami optimalkan”, jelas Kasmari yang sudah 32 tahun mengabdikan diri di PLN.

Sementara Hanif petugas PLN yang standby di SMKN 2 Banjarmasin mengatakan bahwa telah menjadi komitmen pimpinan PLN Kota Banjarmasin untuk mensukseskan pelaksanaan UNBK.

“Ada 35 area wilayah kerja kami di Banjarmasin dan di setiap sekolah kami sediakan jenset sesuai dengan jumlah daya yang dibutuhkan”, ucapnya.

Pimpinan kami, tambah Hanif, bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada satuan pendidikan yang melaksanakan UNBK. Oleh karena itu, biaya penyediaan jenset tidak dibebankan kepada satuan pendidikan, tetapi ditanggung oleh PLN.

Penulis salut dan apresiatif terhadap kesigapan dan dedikasi para petugas PLN di kota Banjarmasin, khususnya yang bertugas di SMKN 2. Bukan hanya karena kerja keras mereka, ternyata mereka dengan tulus selama berada di sekolah selalu berdoa buat peserta didik.

“Doa kami untuk para siswa supaya bisa belajar dan mempersiapkan diri dengan tenang, mengerjakan soal dengan lancar, dan memperoleh hasil yang sangat baik”, ucap  Kasmari dari bidang Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) PLN Kota Banjarmasin.

Di Kota Banjarmasin ada 16 SMK dan empat SMA pelaksana UNBK tahun 2016. (BS)